Pungli di Sekolah Negeri

Tragedi Pendidikan, Ijazah Ditahan Karena Map Ijazah 40 Ribu Belum Terbayarkan

Kusnia Sekar, 13 tahun hanya bisa menahan kepedihan. Hari ini (29/10/2016) adalah hari terakhir pengumpulan fotocopy ijazah di sekolah barunya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sudimoro, Grogol, Sukoharjo tapi ijazah masih ditahan SD tempat dulu ia bersekolah.

Sumber terpercaya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Sudimoro membenarkan bahwa hari ini adalah batas terakhir pengumpulan fotocopy ijazah siswa baru.

“Benar, itu salahsatu syarat administrasi, dan kami sangat longgar kan sudah sekira 4 bulan dari mereka masuk,” jelas sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya ini.

Ditemui eSKaHa sepulang dari SD Negeri Telukan III, Kusnia menceritakan bahwa ijazahnya tetap belum boleh diambil karena ia belum membayar uang Map Ijazah senilai 40 ribu yang diwajibkan oleh pihak sekolah.

“Bapak belum punya uang”, jawabnya polos menjawab pertanyaan eSKaHa kenapa belum membayar uang Map Ijazah tersebut.

Jumirah, wali kelas Kusnia membenarkan bahwa ijazah Kusnia masih ditahan bersama 5 ijazah lain karena belum melunasi kewajiban uang map ijazah tersebut.

“Iya, Nia (Kusnia, red) belum mbayar makanya ijazah masih saya tahan,” jelas guru senior di SD N Telukan III ini kepada eSKaHa ditemui di kantornya (29/10/2016).

Kepala SD Negeri Telukan III, Supardi yang ditemui eSKaHa di tempat yang sama menjelaskan bahwa Map Ijazah tersebut merupakan ketentuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.

“Kami ini hanya pelaksana, bukan yang membuat keputusan,” tandas Supardi.

Dihubungi melalui ponselnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, Drs. Darno menyesalkan kejadian yang menimpa Kusnia ini.

“Untuk alasan apa pun itu tidak boleh (menahan ijazah, red)”, tegas Darno

Ia belum bisa berkomentar lebih lanjut terkait bahwa Map Ijazah tersebut merupakan ketentuan dari dinas pendidikan yang ia komandani.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo, Martono, M.Si., mengaku geram dengan kejadian yang dialami salahsatu siswi di Sukoharjo ini.

“Ini bentuk cacat logika pihak sekolah, jelas-jelas disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar, Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan. Kenapa masih ada pungutan seperti ini?” tanyanya heran.

Lebih lanjut, Martono menyesalkan sikap pihak sekolah yang tidak memiliki rasa kepekaan sosial dengan tetap menahan ijazah meski sudah diberitahu bahwa hari ini adalah batas terakhir pengumpulan ijazah.

“Sudah pungutannya bermasalah, ini seperti raja tega terhadap rakyat yang memang kesulitan secara ekonomi”, pungkasnya.

 

Facebook Comments

Related Posts

Add Comment