Korupsi Pengadaan Seragam SMP

FORKAISI: Bebaskan Siswa Membeli Seragam secara Mandiri!

Terkaitnya mencuatnya dugaan penyalahgunaan wewenang salahsatu oknum pejabat dinas pendidikan Klaten dalam pengadaan seragam SMP, Direktur Forum Kajian Isu Strategis Indonesia (FORKAISI), Bambang Wahyudi mengaku prihatin dengan keadaan ini.

Baca: Oknum Pejabat Dinas Pendidikan Klaten Main Proyek Seragam?

“Kita bicara umum tidak hanya Klaten saja. Hampir setiap tahun ajaran baru terjadi di mana siswa dikenai kewajiban membayar uang seragam yang kalau dibandingkan dengan harga pasaran umum terdapat selisih yang mencolok”, ungkapnya mengawali perbincangan dengan eSKaHa (01/10/2016).

Bambang kemudian menjelaskan bahwa rata-rata orang tua siswa mengiyakan begitu saja berapa pun nominal yang telah ditentukan. Salahsatunya karena tidak mau ribet dan menimbulkan masalah.

“Meski tahu, mereka berpikir bahwa selisih 150 – 250 ribu kan relatif sedikit. Menjadi besar jumlahnya ketika dikalikan dengan jumlah siswa baru pada semua jenjang pendidikan pada sebuah wilayah kabupaten atau kota. Jumlahnya jelas milyar-an.” tandasnya.

Mantan dosen ini kemudian mengutip hitungan FORKAPI di mana untuk tingkat SMP saja ada markup sebesar 4 milyar lebih.

“Modusnya semakin rapi, dengan alasan kesamaan warna, kualitas, toko sudah ditunjuk atau direkomendasikan dan tentunya harga sudah dinaikkan dulu, di sini main mata antara oknum yang menyalahgunakan otoritasnya dengan toko. Ini memang halus tapi tetep saja nyolong,” tandas Bambang.

Dimintai pendapat mengenai peran komite sekolah, Bambang Wahyudi menganggap bahwa kebanyakan dari anggota komite hanya menjadi tukang stempel belaka.

“Komite hanya sebatas tukang stempel, tukang setuju karena sudah dikondisikan dan pemilihan pengurus komite biasanya asal tunjuk, tak pernah transparan sehingga mudah dikondisikan”, ujarnya.

Bambang kemudian memberikan solusi alternatif agar masalah seragam seperti ini tidak perlu terulang lagi. dengan membebaskan orang tua murid untuk membeli seragam secara mandiri. Yang penting warnanya sama. Kalau abu-abu ya abu abu, tidak mungkin jadi biru apalagi kuning. Jangan permasalahkan ada yg tua-muda, gelap-terang.

“Bahkan mungkin kita bisa meniru sekolah swasta terkemuka atau luar negeri yg tidak memakai seragam, hanya harus dengan identitas tertentu. Jika ditemukan SKPD yang jualan seragam, sebaiknya segera digantikan yang lebih berkompeten dan memiliki integritas, dimutasi, bahkan mungkin juga diproses hukum. Setidaknya penundaan pangkat maupun blacklist untuk jabatan tertentu.” pungkasnya.

Facebook Comments

Related Posts

Add Comment